SIMALUNGUN | BERITA A1
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Pematang Siantar-Simalungun (GMKI PSS) menagih prestasi Pemerintah Kabupaten Simalungun yang dipimpin Radiapoh Sinaga selaku Bupati Simalungun. GMKI menganggap bahwa sampai saat belum ada prestasi yang ditorehkan Bupati Simalungun.
Theo Naibaho, Ketua GMKI PSS menyampaikan bahwa prestasi yang dimaksud adalah mengenai persoalan kesejahteraan rakyat baik secara kebijakan maupun terobosan, bahkan untuk terobosan Marharoan Bolon pun terkesan tidak efektif dan ada dugaan bahwa kucuran dana oleh oknum yang berpartisipasi merupakan salah satu syarat DP proyek dari realisasi APBD Simalungun.
“Bupati Simalungun kami nilai belum ada prestasi melalui kebijakan dan terobosan. Kami (GMKI) hanya tahu ada terobosan Marharoan Bolon, itupun terkesan tidak efektif dan ada dugaan bahwa oknum yang membantu dana Marharoan Bolon akan mendapatkan proyek dikemudian hari,” Lanjut Theo, Jumat (04/08/2023) siang.
Disatu sisi GMKI menyampaikan penilaian positif atas penanganan stanting di Kabupaten Simalungun namun itu bukan termasuk prestasi beliau karena merupakan program kebijakan nasional.
GMKI juga menyampaikan banyak hal yang harus diseriusi oleh Bupati Simalungun yakni tentang tata kelola pemerintahan yang baik melalui penempatan posisi yang ideal diruang lingkup kedinasan maupun OPD Kabupaten Simalungun. Tujuannya agar kinerja pimpinan OPD mampu mendorong prestasi dari Bupati Simalungun.
“Kami salut terkait penanganan stanting di Simalungun, namun bukan itu kebijakan atau terobosan yang kami maksud karena itu program Nasional, langkah pertama tentang posisi OPD maupun kedinasan yang harus ideal yakni sesuai dengan kriteria keilmuan agar ada dorongan prestasi dari Pemerintah Kabupaten Simalungun ini,” lanjut Theo Naibaho.
“Kami juga merekomendasikan agar Bupati Simalungun memberikan perhatian serius untuk desa-desa dengan berbagai potensinya, serius terhadap ketahanan pangan, UMKM bahkan pariwisata. Namum tidak terlepas tentang monitoring turunnya dana desa dan pengawasannya,” ungkap Theo.
Ia menilai bahwa sejauh ini pengelolaan dana desa masih belum maksimal mengingat saat ini masih banyak regulasi dari dana desa yang tidak berpihak kepada masyarakat. “Kita tahu bahwa di Kabupaten Simalungun, masih banyak akses desa yang belum terbangun. Setidaknya masih perlu keseriusan untuk sektor pembangunan, selain itu peningkatan sektor SDM dan pemanfaatan sumber daya di desa masih sangat penting, semisal pariwisata, UMKM dan lainnya,” kata Theo saat ditemui di kantornya di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. (DN)
