SIMALUNGUN | BERITA A1
Selain Johanes Sipayung yang sebelumnya dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat dan menerima SP1 akibat mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai kader Partai Demokrat.
Dalam surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Simalungun per tanggal 14 Mei 2022, Walpiden Tampubolon mendapatkan surat SP1 dari DPC Partai Demokrat Simalungun.
“Ada indikasi bahwa Walpiden Tampubolon juga sengaja membiarkan pengurus PAC supaya tidak menyerahkan berkas keanggotaan dari PAC kepada DPC. Maka dari itu kita (DPC, red) memberikan Walpiden Surat Peringatan pertama (SP1) kepadanya. Begitu juga dengan Johanes Sipayung,” kata Surya Budi, Mantan Sekretaris Partai Demokrat Simalungun, saat dihubungi melalui selularnya, Jumat (22/07/2022) siang.
Mengapa hanya Johanes yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat? Surya Budi menerangkan bahwa hal tersebut karena pihaknya mendapatkan bukti berupa pesan WhatsApp salah satu ketua PAC di grup WhatsApp pemenangan Johanes Sipayung. “Karena cuma itu (Pesan di Group WhatsApp, red) yang ada buktinya. Kita harapkan agar tidak ada kejadian seperti ini dikemudian hari,” katanya seraya mengatakan bahwa pihaknya juga melayangkan SP1 kepada 7 PAC.
Budi menambahkan bahwa ada 8 PAC yang tidak menyerahkan dokumen yang diminta oleh DPC yaitu PAC Huta Bayu Raja, PAC Ujung Padang, PAC Jorlang Hataran, PAC Sidamanik, PAC Pematang Sidamanik, PAC Haranggaol Horison, PAC Panei, PAC Silau Kahean.
Dihubungi terpisah, Walpiden Tampubolon yang juga sebagai anggota DPRD Simalungun saat dihubungi melalui selularnya enggan memberikan komentarnya terkait hal ini. “Sedang kebaktian,” tulisnya melalui pesan WhatsApp seraya menyertakan emoji tangan terimakasih.
Selain itu, di kalangan kader Demokrat, tersebar kabar bahwa Walpiden Tampubolon merupakan konsultan politik Johanes Sipayung. “Kalau Johanes itu orangnya lurus-lurus saja. Tak mungkin dia berani berspekulasi seperti itu kalau tidak ada yang menggurui,” kata sumber yang namanya enggan disebutkan.
Sumber ini menambahkan, dalam hal ini Johanes dan Walpiden sepertinya tidak menginginkan Partai Demokrat lolos dalam verifikasi Parpol dengan cara mengabaikan perintah partai dan mempengaruhi beberapa PAC Demokrat untuk tidak menyampaikan data yang diperintahkan oleh Partai Demokrat. “Semestinya perbuatan ini tidak lakukan oleh Johanes selaku Ketua Fraksi Demokrat dan Walpiden sebagi Anggota Fraksi Demokrat,” tambah sumber ini. (DN)
